ILP Center Building 2nd Floor Suite 219 Jl. Raya Pasar Minggu No. 39A Jakarta Selatan

Legal Series

Arbitration & Mediation : Alternative Dispute Resolution In Business

Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/ difference) antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan  luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadi sengketa makin tinggi, hal ini berarti  sangat  mungkin makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.

Membiarkan sengketa dagang  terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan tidak efesien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan dan biaya produksi meningkat. Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan di samping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terhambat. Kalaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa diantara para pihak yang terlibat, peranan penasihat hukum, konsultan dalam menyelesaikan sengketa itu dihadapkan pada alternatif penyelesaian yang dirasakan paling menguntungkan kepentingan kliennya

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya  dilakukan secara Litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis (saling berlawanan satu sama lain)  Penyelesaian sengketa bisnis model tidak direkomendasaikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum remedium) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah melembaga  dalam dunia bisnis dikenal dengan Arbitrase yang secara institusional secara nasional ataupun internasional, namun dalam praktek sekarang ini perkembangan penyelesaian sengketa  dianjurkan untuk melibatkan Para Pihak untuk menyelesaiakan sengketanya, salah satunya adalah kepentingan (interest) dari para Pihak ke depan (future its better) dengan melepaskan segalam kekuatan (power) namun dengan tidak  mengeyampingkan hak (rights) dari Para Pihak.

Secara umum Arbitrase, Mediasi atau alternative penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan terlembaga dengan yang melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam pemeriksaan sengketa khususnya mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya.

Tujuan Pelatihan

Menjadikan Konsep ADR/ Mediasi sebagai cara yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu perselisihan/sengketa bisnis, tanpa melalui pengadilan, sehingga dapat menjaga hubungan bisnis dan kepentingan bersama yang telah terbina.

Secara umum Pelatihan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini bertujuan untuk memberikan Peserta wawasan, prinsip-prinsip dasar serta melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi para pihak.

Sasaran Pelatihan

Para peserta diharapkan:

  1. Mengetahui tipologi penyelesaian sengketa baik secara formal maupun informal.
  2. Mengetahui bentuk penyelesaian sengketa melalui peran lembaga Arbitrase (nasional dan internasional)
  3. Memahami pentingnya penyelesaian sengketa alternatif dalam mendukung suatu aktifitas usaha.
  4. Mampu menerapkan konsep-konsep ADR/ Mediasi  dalam menyelesaikan sengketa bisnis.
  5. Mampu  menerapkan secara praktek penyelesaian sengketa berdasarkan simulasi (role & play) penyelesaian kasus-kasus tertentu

 Outline Materi

  1. Dispute (Typology and its development)
  2. Business approaches for dispute settlement
  3. Alternative Dispute Settlement (ADR)
  4. Mediator Technique & Procedure
  5. Interest-Based Solution,
  6. Strategy Acceptable Solution Consensual – Based  Approach (win-win solution)
  7. Negosiasi & Mediasi (berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999),
  8. Court annexed to Mediation (Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2008)
  9. Arbitration & its Procedure
  10. National & International Arbitration
  11. Enforcement (national & International)
  12. Role Play Mediation (Special Session)

Jadwal Pelatihan

Hari Kesatu

08.30 – 09.00 : Registrasi Peserta dan Coffee Morning

09.00 – 10.45 : SESI I :

  • Pendahuluan,
  • Tinjauan Sengketa & Basic mekanisme Penyelesaian sengketa,
  • Proses Adjudikasi,
  • Proses Konsensual,
  • Kritik Lembaga Peradilan,

10.45 – 12.30 : SESI II :

  • Perbandingan Umum (perundingan, Arbitrase & Litigasi).
  • Alternatif Penyelesaian Sengketa & Perkembangannya,
  • Alternative Dispute Resolution (ADR) Jawaban  Penyelesaian Sengketa Bisnis,
  • Pelembagaan ADR dalam sistem hukum di Indonesia.
  • Permasalahan, jenis & macam sengketa bisnis yang perlu diketahui & antisipasi

12.30 – 13.30 : Lunch Break

13.30 – 15.15 : SESI III :

  • Negosiasi,
  • Mediasi,
  • Konsiliasi,
  • Kekuatan Hukum  Penyelesaian  Sengketa diluar Pengadilan & Konsekuensinya,
  • Teknik & Strategi Negosiasi,
  • Mediasi & Peran Mediator

15.15 – 15.30 : Coffee Break

15.30 – 17.00 : SESI IV :

  • Pengantar Aritrase
  • Teori dan Sumber Hukum Arbitrase
  • Jenis-jenis Arbitrase
  • Keuntungan dan Kerugian Arbitrase
  • Jenis-jenis Arbitrase

Hari Kedua

08.30 – 09.00 : Registrasi Peserta dan Coffee Morning

09.00 – 10.45 : SESI I :

  • Tinjauan Kontrak Komersial dengan terjadinya Sengketa,
  • Perjanjian Arbitrase
  • Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum
  • Metode Pemilihan Arbitrase
  • Kekuatan Berlakunya Kontrak Arbitrase
  • Model Klausula Arbitrase
  • Azas separabilitas

10.45 – 12.30 : SESI II :

  • Tentang Arbiter
  • Syarat-syarat menjadi Arbiter
  • Tugas dan Kewajiban
  • Pengangkatan Arbiter
  • Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar
  • Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Arbitrase
  • Hukum Acara dan Pilihan Hukum dalam Pelaksanaan Arbitrase
  • Pemeriksaan dan Pembuktian Arbitrase
  • Permasalahan Putusan Provisionil atau Putusan Sela

12.30 – 13.30 : Lunch Break

13.30 – 15.15 : SESI III :

  • Contoh-contoh Klausula Arbitrase
  • Role Play (Simulasi Kasus)

15.15 – 15.30 : Coffee Break

15.30 – 17.00 : SESI IV :

  • Putusan Arbitrase dan Eksekusinya
  • Bentuk, Isi dan Sifat Hukum Puitusan Arbitrase
  • Sifat Final dan Binding
  • Penetapan Pengadilan dan Eksekusi Arbitrase
  • Putusan Arbirase Asing
  • Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
  • New York Convention
  • Pembatalan Putusan Arbitrase
  • Arbitrase Nasional (Lokal)
  • Arbitrase Internasional (Asing)

Facilitator

Dr. Suyud Margono, SH., MHum., CIArb.

Beliau adalah Advokat, konsultan hukum, Mediator dan founder pada Suyud Margono & Associates Law Firm. Selain aktif berpraktek sebagai Konsultan Hukum beliau juga sebagai Professional Trainer dalam berbagai seminar dan training/workshop dbidang hukum bisnis,  salah satunya di bidang hukum perdata dan bisnis. Dosen pada Fakultas Hukum,  Universitas Tarumanagara,  sejak tahun 2001 dan Dosen Hukum Bisnis pada GS FAME Business School & Institute sejak tahun 2004. Mengikuti Fellowship program, postgraduate studies on Intellectual Property Right pada Faculty of Law, University of Technology Sydney, Sydney-Australia, Tahun 2000., Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Parahyangan, Bandung, 2009 – 2011. Dalam organisasi profesi aktif sebagai  Anggota, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), 2004 – sekarang; International Bar Association (IBA), 2001 – sekarang; Asosiasi Advokat  Indonesia (AAI), 1999 –  sekarang; Wakil Sekretaris Jenderal, Indonesia Intellectual Property Society (IIPS),  2001 – 2003; Pendiri- anggota, Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), 2006 – sekarang;  Wakil Sekretaris Jenderal, Asosiasi Mediator Indonesia (AMINDO),  2007 –sekarang; Associate member – The Chartered Institute of Arbitrator (CIArb),  2007 – sekarang; Ketua – (Pengurus Bidang Riset & Perundang-Undangan) Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (AKHKI), (periode 2009 – 2013). Beliau sebagai Tim Pengarah Pengkajian Perkembangan Undang-Undang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kementerian Hukum & HAM RI.,  Beliau juga menangani beberapa review drafting kontrak baiui tiungkat nasional maupun transaksi internasional. Beliau  ini adalah juga peneliti hukum dan penulis buku yang cukup produktif di bidang Hukum  bisnis diantaranya: Hukum Yayasan – Dillema Tujuan Karitatif atau Komersial (2000), Alternative Dispute Resolution & Arbitrase (2001),  Pembaharuan Hukum Merek (2001), Hukum Hak Cipta (2003),  Hukum Investasi di Indonesia (2007), Hukum Perusahaan di Indonesia (2008), Hukum Anti Monopoli (2009), Komersialisasi Aset Intelektual (2010), Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori & Analisis Harmonisasi ketentuan WTO-TRIPS Agreement (2010, Penyelesaian Sengketa Bisnis & Mediasi (2010), Hak Milik Industri: Pengaturan & Prakteknya di Indonesia (2011).

Training-Arbitration-&-Mediation-Alternative-Dispute-Resolution-In-Business-yogya

Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya

Salah satu kelaziman kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa yang menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara memulihkan persaudaraan dan silaturahmi. Dalam bahasa hukum modern dikenal “WIN WIN SOLUTION” dan inilah tujuan hakiki atau esensial dari  Arbitrase, Mediasi, atau cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan.

Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-equivalensi-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.

Tujuan Pelatihan

Secara umum Pelatihan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini bertujuan untuk memberikan Peserta wawasan, prinsip-prinsip dasar serta melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dalam menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi para pihak.

Outline Materi

Hari Pertama

  1. Pengantar Alternatif Penyelesaian Sengketa
    • Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa
    • Sengketa-sengketa yang Dapat Diselesaikan Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa
  2. Negosiasi
  3. Mediasi dan Konsiliasi
  4. Pengantar Aritrase
    • Teori dan Sumber Hukum Arbitrase
    • Jenis-jenis Arbitrase
    • Keuntungan dan Kerugian Arbitrase

Hari Kedua

  1. Perjanjian Arbitrase
    • Fungsi, Bentuk, Sifat Hukum dan Akibat Hukum
    • Metode Pemilihan Arbitrase
    • Kekuatan Berlakunya Kontrak Arbitrase
    • Model Klausula Arbitrase
    • Azas separabilitas
  2. Tentang Arbiter
    • Syarat-syarat menjadi Arbiter
    • Tugas dan Kewajiban
    • Pengangkatan Arbiter
    • Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar
  3. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Arbitrase
    • Hukum Acara dan Pilihan Hukum dalam Pelaksanaan Arbitrase
    • Pemeriksaan dan Pembuktian Arbitrase
    • Permasalahan Putusan Provisionil atau Putusan Sela
  4. Putusan Arbitrase dan Eksekusinya
    • Bentuk, Isi dan Sifat Hukum
    • Sifat Final dan Binding
    • Penetapan Pengadilan dan Irah-Irah Eksekusi
  5. Putusan Arbirase Asing
    • Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
    • UU Arbitrase dan PERMA
    • New York Convention
    • Washington Convention
    • MIGA Convention
  6. Pembatalan Putusan Arbitrase
    • Arbitrase Nasional (Lokal)
    • Arbitrase Internasional (Asing)
  7. Contoh-contoh Klausula Arbitrase

Facilitator

Dr. Gunawan, SH, MH, MM.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan Praktisi Hukum)

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pengajar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan Instructor (dalam bahasa Inggris) untuk Business Administration, Tax and Law di Swiss German Business Training Foundation sejak 1999 serta co-founder Widjaja & Associates Law Firm ini telah sangat berpengalaman sebagai pembicara dalam berbagai seminar, workshop dan training. Selain sebagai salah satu nara sumber kami dalam Seminar, Workshop dan In-House training untuk topik UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beliau juga menjadi trainer diantaranya untuk PT. Timah (Persero), Tbk., PT. Indonesia Power, dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Penulis di Ruang Hukum pada Bulettin Business News, kontributor di Jurnal Hukum Bisnis, Jurnal Hukum dan Pasar Modal serta Law Review (FH UPH). Beberapa judul buku yang beliau tulis diantaranya Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (2003), Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang (2003), Seri Aspek Hukum dan Bisnis – Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (2008), Seri Pemahaman PT – Risiko sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT (2008).

Training-Arbitrase-&-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Lainnya-yogya

Analisa Kebijakan Publik

Analisa kebijakan publik adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah kebijakan guna meneliti struktur kebijakan secara mendalam, terhadap isi suatu kebijakan, sebab musabab dikeluarkannya kebijakan, serta uraian atas berbagai proses terjadinya suatu keadaan yang merupakan bagian dari kebijakan tersebut.

Kebijakan publik  adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat peraturan hukum atau pedoman umum untuk mencapai tujuan tertentu untuk diberlakukan di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Tujuan Pelatihan

  1. Dapat membuat susunan agenda kebijakan
  2. Dapat membuat formulasi kebijakan
  3. Dapat mengadopsi kebijakan
  4. Memberikan penilaian terdapat kebijakan

Gambaran Ringkas

Analisa kebijakan public adalah suatu tahap untuk pengumpulan data yang ditempuh oleh peneliti sebelumnya dalam merancang dan merencanakan suatu program dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat mencakup jenis dan bentuk kegiatan, para pihak yang terlibat, tindakan dan strategi yang akan diambil, taktik, serta penggunaan anggaran biaya yang diperlukan dalam melaksanakan program.

Outline Materi

  1. Pengertian, jenis dan tingkat kebijakan
  2. Sistem , proses dan siklus kebijakan
  3. Peran informasi dalam pembuatan kebijakan
  4. Agenda setting kebijakan
  5. Implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan
  6. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penentuan kebijakan
  7. Aspek kebijakan

Training Strategi

  1. Eksekusi strategi 360 derajat untuk meningkatkan rencana eksekusi strategi dalam memberikan wawasan yang berharga dan kesempatan untuk refleksi dan diagnosis seluruh program.
  2. Memperkenalkan kerangka kerja yang terintegrasi dengan eksekusi yang sejalan dengan upaya lintas sektor dan mendorong kelincahan, yang mencakup beberapa hal untuk menerjemahkan wawasan eksekusi pada penerapan alat-alat dan kerangka kerja.
  3. Merencanakan eksekusi untuk melaksanakan strategi – memastikan program khusus telah dirancang dengan hasil survei 360 derajat, melalui bimbingan dan pembelajaran, keterampilan melaksanakan eksekusi strategi yang tertantang.
  4. Melaksanakan rencana eksekusi yang unik dan pondasi yang terperinci melalui proses yang sistematis dalam organisasi yang harus diikuti untuk melaksanakan strategi yang berhasil, yang didasarkan pada penelitian tentang kebijakan yang berhasil secara efektif dalam mengimplementasikan rencana strategisnya

Facilitator

Setiono Winardi SH., MBA.

Menamatkan pendidikan Hukum (S-1) pada Universitas Islam Jakarta, kemudian mengambil gelar (S-2) Master Business Administration dari dari Saint John University, Honolulu, Hawaii, USA, kemudian mengambil program Diploma pada National University of Singapore dan Murdock University, Dubai, UAE.

Beliau adalah salah satu associate consultant Value Consult ini, berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang Human Resources serta telah menapaki berbagai jenjang karir.

Pengakuan sebagai professional dan praktisi di dunia internasional, dengan telah diterimanya berbagai Penghargaan  (Awards) atau Honors, dari beberapa Negara asing, sebagai berikut:

  1. Award the Best Practice for Operation of Human Resources Management dari the National Police HongKong Government;
  2. Honors the Best Practice Operation for Human Resources dari the Ministry of Education of the Republic of Ghana, West Africa;
  3. Award the Best Practice Human Resources Management dari the Economy Community West African State (ECOWAS) Regional Office Lome Republic of Togo West Africa;
  4. Awards the Best Practice Human Resources Management dari the Ministry of Trade & Export, the Federal Republic of Nigeria West Africa;
  5. Award the Best Practice Operation for Human Resources dari the Royal Goverment Cambodia.

Training-Analisa-Kebijakan-Publik-yogya

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Melalui BAPMI

Alternatif Penyelesaian Sengketa (”APS”) atau Alternative Dispute Resolution  adalah suatu cara penyelesaian sengketa disamping cara yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat (pengadilan). APS disebut juga alternatif penyelesaian di luar pengadilan (out-of-court dispute settlement), meskipun dewasa ini penerapan salah satu mekanisme APS, yakni Mediasi, telah pula diterapkan sebagai bagian dari proses persidangan perdata.

Perkembangan APS antara satu negara dengan negara lain berbeda-beda, namun selalu ada kaitannya dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum, ekonomi dan kelengkapan infrastruktur (teknologi dan transportasi) dari negara yang bersangkutan. Selain perbedaan kondisi, tetap ada kesamaan mengenai faktor pendorongnya, yakni sebagai akibat kebutuhan pelaku usaha mengenai penyelesaian yang efisien dari segi waktu dan biaya, dan sebagai akibat dari keterbatasan pengadilan dan demokratisasi hukum, serta sinergi dari kedua faktor pendorong tersebut.

Semangat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah perlindungan investor dan masyarakat melalui penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Semangat ini yang senantiasa merembes dan tercermin dalam setiap peraturan dan kebijakan di bidang Pasar Modal. Dalam rangka itu pula Bapepam diberikan kewenangan serta tanggungjawab yang demikian besar oleh Undang-undang. Perlindungan investor dan masyarakat menjadi sangat penting karena jika tidak ada perlindungan terhadap mereka, maka mekanisme pasar menjadi tidak dapat berjalan secara optimal – pada akhirnya perdagangan yang teratur, wajar dan efisien tidak mungkin terwujud.

Perlindungan terhadap investor dan masyarakat antara lain dilakukan melalui kepastian dan penegakan hukum, pengawasan pasar, keterbukaan informasi, sistem dan biaya perdagangan yang efisien, kejelasan mekanisme dan produk perdagangan, penegakan etika bisnis dan standar profesi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan/penyempurnaan kelembagaan dari regulator, pelaku dan penunjang Pasar Modal.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengimbau kepada pihak yang bersengketa di pasar modal untuk menggunakan jasa Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai mediasi dan penyelesaiannya. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, regulator pasar modal memang memiliki kewenangan yang lebih besar terutama dalam aspek penyelesaian sengketa dibandingkan Bapepam-LK.

Keadaan perkembangan APS di Indonesia, dan juga bahkan perkembangan BAPMI di Pasar Modal, seharusnya menjadi perhatian kita semua karena sesungguhnya mencerminkan keadaan (permasalahan) pada bagian lain negara ini. Mencari jalan keluar untuk mendorong APS di Indonesia bukanlah pembicaraan mengenai rivalitas antara APS dengan pengadilan, namun justru untuk membantu kerja pengadilan sendiri, membantu para pencari keadilan, membantu mengatasi ekonomi biaya tinggi, penguatan publik, kepastian hukum, dan lain-lain interkorelasi yang sangat banyak kemungkinan dampaknya.

Berdasarkan teori dan praktik, sudah selayaknya APS menjadi pilihan bagi setiap pelaku pasar untuk menyelesaikan persengketaannya karena APS menyediakan berbagai mekanisme yang bisa dipilih, yang paling cocok disesuaikan dengan kebutuhan, prosedurnya yang lebih sederhana, waktu dan biaya yang lebih efisien, kerahasiaan terjaga, dan ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Khusus untuk dibidang pasar modal, maka BAPMI juga amat perlu untuk diperhatikan.

Tujuan Pelatihan 

  1. Peserta diharapkan akan dapat memahami tentang hukum pasar modal,  Alternatif Penyelesaian Sengketa dan BAPMI di Indonesia.
  2. Peserta diharapkan akan dapat memahami tentang penyelesaian sengketa di bidang pasar modal dan akibatnya di Indonesia.
  3. Peserta diharapkan akan dapat memahami proses beracara di BAPMI.
  4. Peserta diharapkan akan dapat memahami dan memberikan informasi yg dibutuhkan oleh perusahaan dalam menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal.
  5. Peserta diharapkan dapat mengerti tentang kendala yang dihadapi serta keuntungan dalam memilih BAPMI.

Outline Materi

  1. Dasar-Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan BAPMI Di Indonesia.
  2. Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pasar Modal Di Indonesia.
  3. Masalah-Masalah Yang Dapat Menjadi Dasar Sengketa Di BAPMI.
  4. Karakteristik Dan Tujuan BAPMI.
  5. Kelebihan Dan Kekurangan BAPMI.
  6. Masalah Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan BAPMI Di Indonesia.
  7. Tatacara Beracara Di BAPMI.

Metode Pelatihan

  1. Presentasi materi
  2. Analisa kasus
  3. Diskusi

Peserta 

  1. Praktisi pasar modal
  2. Sekretaris Perusahaan
  3. Legal officer perusahaan
  4. Praktisi hukum
  5. Kantor akuntan
  6. Perusahaan publik yang berminat dalam penyelesaian sengketa khususnya di pasar modal
  7. Perusahaan sekuritas

Facilitator

Fachri Ferdian Fachrul, SH, MH

Fachri Ferdian Fachrul adalah seorang instruktur dan konsultan independen pada berbagai training center, organisasi bisnis dan lembaga pelatihan. Ia memulai karirnya dengan bekerja pada bagian hukum di sebuah perusahaan penerbangan nasional hingga menjadi seorang Rekan (partner) pada sebuah lawfirm di Jakarta. Fachri Ferdian Fachrul juga pernah menjadi senior lawyer di Blake Dawson Waldron yang berkantor di Australia dan menjadi general manager bidang hukum (senior legal advisor) di PT Adaro Energy Tbk.

Bersama dengan Hasanuddin Nasution, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal  Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), ia menjadi seorang Pendiri (Founding Partner) di Nasution, Fachrul & Partners. Selain itu, ia juga memiliki Lembaga Kajian Hukum & Lingkungan Hidup (LKHLH), sebuah lembaga yang memiliki fokus pada hukum dan lingkungan hidup di Indonesia.

Khusus di bidang perbankan, Fachri Ferdian Fachrul memiliki klien antara lain Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Bank of India, PT Bank Maybank Indocorp, PT Bank UOB Indonesia, Bumiputera-Commerce Bank Berhad – Malaysia, DBS Bank Limited – Singapore, Den Norske Bank AS, Singapore Branch, Export-Import Bank of Malaysia Berhad – Malaysia, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Malayan Banking Bhd. – Malaysia, OCBC Bank (Malaysia) Berhad – Malaysia, United Overseas Bank Limited – Singapore.  Sebagai seorang advokat dan konsultan hukum,  Fachri Ferdian Fachrul telah memberikan advis sejak dari persiapan pembuatan sebuah perjanjian kredit hingga penyelesaian kredit bermasalah yang timbul dengan berbagai macam penyelesaian.

Fachri Ferdian Fachrul adalah juga seorang advokat dan konsultan hukum pasar modal dimana ia juga adalah anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).  Selain itu ia juga merupakan seorang konsultan lingkungan hidup yang memiliki sertifikasi dari Universitas Indonesia dan Kementrian Negara Lingkungan Hidup RI.

Fachri Ferdian Fachrul mempunyai ijasah Sarjana Hukum dan Master Hukum yang keduanya dari Universitas Indonesia.  Selain itu ia juga sangat berminat dan sering mengikuti berbagai seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan masalah hukum yang berkaitan dengan perusahaan, perbankan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, investasi, dan marketing.

Training-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-di-Pasar-Modal-Melalui-BAPMI-yogya